Di atas rak buku saya ada surat undangan yang sudah basi. Di dalam undangan itu berisi jadwal kegiatan Festival Sastra Kalimantan Selatan yang dilaksanakan 19 Desember 2009 di Taman Budaya Kalsel. Meski sudah lewat (basi), undangan tersebut masih baru bagi saya. Maklum, Empat bulan terakhir ini saya tidak berada di Banjarbaru karena sedang menikmati udara dingin di bawah gunung Merbabu, tepatnya di kota Salatiga. Dengan kata lain, saya tidak bisa menghadiri kegiatan Festival Sastra Kalimantan Selatan  (FSKS) tersebut.

Untuk mengobati rasa kecewa saya, dibuatlah tulisan ini. Judulnya pun mengambil salah satu  acara di dalam FSKS. Yakni “Mencari Calon Pemimpin Daerah yang Peduli Seni dan Budaya”, sebagai narasumber adalah Noorhalis Majid. Bedanya, dalam tulisan ini sengaja saya pertegas dengan “Pemimpin Daerah Kalsel”.

Acara ini pastilah hebat. Apalagi dilaksanakan dalam 2 hari (19-20 Desember 2009). Melihat jadwal acaranya pun juga berbobot, apalagi menghadirkan DR. Farukh seorang Kritikus Sastra UGM Yogyakarta. Belum lagi sederet narasumber lain yang selama ini tidak diragukan lagi kualitasnya. Yakni; Taufik Arbain M.Si (budayawan dan pengamat politik Universitas Lambung Mangkurat), Radius Ardanias Hadariah, MPA dan Drs. Zulfaisal Putra.

Untuk Apa dan Siapa Festival Sastra Kalimantan Selatan?

Sudah jelas acara ini untuk masyarakat Kalsel secara umum khususnya para penggiat seni dan sastra yang ada di Kalimantan Selatan. Siapa lagi coba? Lantas untuk apa? Mencari jawaban ‘untuk apa’ memang ambigu. Namun setidaknya acara tersebut adalah wujud eksistensi dalam berkesusastraan di Kalsel. Bahwa puisi, cerpen, novel dan esai budaya masih ditulis dan itu semua bukan dalam rentang waktu yang pendek. Yang jelas, jauh sebelum saya lahir- sastra sudah berkembang di Kalsel.

Sambil membolak-balik kertas undangan sebanyak dua halaman tersebut, saya ragu dan menaruh perhatian pada acara “Penyampaian Visi, Misi dan Komitmen terhadap Seni(man) dan Budaya(wan). Dalam undangan tercantum nama-nama calon gubernur Kalsel 2010-2015. Seperti; Drs. H. Rudi Ariffin. Dr. H. Zairullah Azhar  dan H. Sjachrani Mataja. Sementara H.M. Rosehan NB, SH didaulat atas nama Ketua Dewan Kesenian Kalsel.

Sambil meraba-raba maksudnya, saya memanggil semua ingatan tentang sejarah, perkembangan, apa yang sudah dan belum dicapai sastra dan budaya di Kalimantan Selatan ini. Jika saya katakan bahwa yang ‘belum tercapai’ adalah mendapat dukungan dari Pemimpin Daerah melalui pemerintahan daerahnya, tentu pemimpin daerah Kalsel akan berang. Karena kenyataannya pemerintah daerah Kalsel selama ini juga telah berperan dalam memajukan Seni, Sastra dan Budaya Kalsel. Walau sedikit. Tapi sementara ini bisa dimaklumi karena masalah Kalsel tidak saja urusan Seni dan Budaya. Masih ada soal kesejahteraan masyarakat, tambang, jalan-jalan yang berlubang, bangunan-bangunan yang kumuh, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, sebaliknya jika saya katakan lambat atau mundurnya seni, sastra dan budaya Kalsel akibat pelaku seni, sastra dan budaya itu sendiri, mereka pasti juga tidak setuju. Nyatanya, hingga sekarang ini proses berkesenian dan berkesusastraan itu tetap berlangsung.

Lantas apa pentingnya para calon Gubernur Kalsel 2010-2015 diminta untuk menyampaikan komitmennya?

Tidak ada satu pun di Kalsel bahkan di dunia ini yang tidak menginginkan aktifitasnya didukung oleh pemimpin daerahnya. Itu sudah pasti. Dengan adanya dukungan diharapkan aktifitas tersebut tidak hanya berjalan lancar, tapi juga bertambah maju. Apalagi ujung-ujungnya mengharumkan nama daerah; Kalsel. Dukungan yang dimaksud tidak saja soal dana, tapi juga masalah kebijakan demi kebijakan. Dengan kata lain, jika salah satu calon gubernur sudah menjadi Gubernur Kalsel periode 2010-2015- diharapkan kebijakan yang akan dikeluarkan juga memperhatikan aspek Seni dan Budaya di Kalimantan Selatan. Itu salah satunya. Dalam hal pendanaan, program-program Kesenian dan Kebudayaan memiliki anggaran (ter)sendiri dan benar-benar (ter)salurkan kepada yang berhak. Jadi tidak harus menunggu ‘sunat sana-sunat sini’ dengan seadanya dana ‘sunatan’ tadi. Barangkali ini yang dimaksud kenapa komitmen para calon Gubernur sangat dibutuhkan. Itu juga kenapa dibutuhkan sekali seorang pemimpin daerah yang peduli Seni dan Budaya.

Tidak Ada Demokrasi Visi, Misi dan Komitmen

Dalam kertas undangan memang tercantum keterangan bahwa acara penyampaian visi, misi dan komitmen masih dalam tahap konfirmasi. Entah apakah panitia tidak berhasil menghubungi para calon Gubernur Kalsel tadi atau ada masalah lain. Yang jelas, cuma Drs. H. Zairullah Azhar saja yang hadir. Itulah kenapa saya tulis tidak ada demokrasi visi, misi dan komitmen. Karena yang hadir cuma satu calon. Setelah saya konfirmasi Hajriansyah, ketua Pelaksana Festival Sastra Kalsel menyebutkan bahwa bertepatan pada hari pelaksanaan, para calon gubernur lain juga sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.

Sebagai tindak lanjut misi, visi dan komitmen yang telah disampaikan Zairullah Azhar, pihak panitia menyerahkan visi, misi dan komitmen tersebut ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kalsel.

Terakhir, sesuai yang ditulis Ignas Kleden dalam bukunya Sastra Indonesia dalam Enam Pertanyaan, saya berharap agar tahun-tahun mendatang kita tidak lagi cenderung mengulang persoalan lama dan barangkali mengulang jawaban yang sama pula. Bukan kadar baru atau lamanya, melainkan apakah persoalan tersebut diberi relevansi yang sesuai dengan perkembangan keadaan. Yang diperlukan adalah memberikan relevansi baru terhadap persoalan lama. Kaitannya dalam hal ini adalah masalah seni, sastra dan budaya Kalsel. Khususnya, antara pelaku seni, sastra dan budaya dengan Pemerintah Daerah dan pula antar sesama pelaku seni, sastra dan budaya itu sendiri. Hiduplah, Kalsel!

Banjarbaru, 1 Maret 2010

Sumber: Hariesaja.wordpress.com

Ijinkan aku menjadi imam

Dalam bangunan rumah mukenamu

Ditumbuhi anak-anak kecil

Petak umpat di halaman sajadah

Canda ria hening sujud kita

Lalu usai salam kau mencium tangan

Selalu ada untuk sapa mereka

Seperti cara kau lantunkan ayat suci

Di pertengahan malam

“Lihatlah cara ayah ibumu berdoa kepada Tuhan.”

Banjarbaru (11 Januari 2005)

Pembukaan Pekan Budaya Daerah Kota Banjarbaru

Bagi sebagian orang yang hadir, mungkin tidak begitu penting memerhatikan isi pidato tersebut. Sebenarnya saya juga menganggap tidak terlalu penting, hanya sekadar kewajiban dan basa-basi apalagi umumnya naskah pidato dikerjakan oleh pihak Humas. Artinya bukan buah pikiran si pejabat tersebut.

Baiklah, naskah pidato tentang Pekan Budaya Daerah yang saya dengar memang sudah bagus, berbicara tentang potensi budaya daerah dan nilai-nilai budaya daerah yang mulai tergeser. Lantas apa masalahnya?

Jika Anda hadir dalam acara tersebut, atau kebetulan Anda yang membaca tulisan ini sedang berhadir saat itu, maka silakan cermati kembali tulisan di spanduk yang terpampang di lokasi kegiatan. Di situ tertulis, “MELALUI PERINGATAN HUT Ke-64 RI KITA KOLABORASIKAN SENI BUDAYA SUKU BANGSA DI BANJARBARU”.

Jika Anda belum menemukan kaitan antara Naskah Pidato dan Tulisan di Spanduk tersebut, maka akan saya tunjukkan 1 lembar naskah pidato yang sempat saya jepret langsung di lokasi acara saat usai dibacakan.

Hal substansial yang saya pertanyakan pada Naskah pidato tersebut berada di halaman 3. Isinya adalah,”…lebih memilih Street Dance, Skate Board, Playstation, Membaca Novel Harry Potter, atau musik Punk sebagai hobby interest mereka daripada belajar tarian khas daerahnya…bla…bla.”

Banjarbaru dan Masyarakat yang Plural

Apa yang sudah tertulis di Spanduk (sudah saya tulis di atas), bisa dipahami sebagai upaya mengakui eksistensi masyarakat Banjarbaru yang plural. Artinya, menerima keberagamaman dan kemajemukan yang ada di Banjarbaru, dalam hal ini adalah seni dan budaya dalam artian luas (tertulis di spanduk dengan Suku Bangsa).

Saya pribadi mengamini bahwa kota Banjarbaru adalah merupakan masyarakat yang plural. Hal senada juga pernah disampaikan langsung ketika ngobrol bersama Ir. Noor Syahdi di ruang kerjanya  (meskipun ini bukan undangan pernikahan tapi penting saya menuliskan maaf jika salah menulis nama Anda), saat itu beliau masih menjabat sebagai kepala Dinas Pariwisata & Budaya Banjarbaru sekaligus Ketua Dewan Kesenian Banjarbaru.

Pekan Budaya Daerah yang Seperti Apa?

Saya adalah orang yang lahir dan dibesarkan dari generasi saat ini. Tapi bukan berarti saya meninggalkan apa saja yang sudah pernah menjadi tradisi masa lalu (seni & Budaya). Bagi saya, saat ini dan masa lalu adalah sebuah proses yang harus tetap seimbang, tidak hanya memilih salah satunya saja dan meninggalkan yang lainnya. Itu yang ada dalam pikiran saya agar tetap eksis dari zaman demi zaman.

Demikianpun, saya bukan seorang budayawan yang bisa menulis dengan baik makna budaya daerah sendiri atau budaya orang lain. Tapi saya memahami makna keberagaman yang saya tulis dengan istilah PLURALITAS. Pluralitas sendiri saya pahami layaknnya negara Indonesia dengan keadaan masyarakat yang majemuk. Atau yang lebih jauh lagi adalah pluralisme sebagai ciri hukum Tuhan yang menciptakan manusia yang tidak hanya terdiri dari satu kelompok, suku, warna kulit, dan agama saja.

Lantas bagaimana jika ada orang yang bertanya tentang identitas Banjarbaru itu sendiri? Barangkali Banjarbaru adalah salah satu kota yang sulit dijabarkan identitasnya. Berbeda dengan Martapura, Banjarmasin, Pleihari dan daerah-daerah lain di Kalsel. Alasannya, Banjarbaru itu memiliki masyarakat yang sangat majemuk. Dari kemajemukan tersebut, eksis pula tatanan seni dan budaya yang beragam. Apakah keragaman itu yang sedang ingin dirayakan pada saat Pekan Budaya Daerah Banjarbaru yang rencananya akan berlangsung selama empat hari? Atau berusaha ingin mengkondisikan bahwa Banjarbaru adalah bagian kecil dari luasnya nilai budaya Kalimantan Selatan yang pada akhirnya perayaan Pekan Budaya Daerah tak ubahnya seperti umumnya perayaan daerah lain di Kalsel?

Bicara identitas maka juga akan mencari sesuatu yang unik untuk disebut sebagai identitas. Itu jika ingin mendapati Kota Banjarbaru sebagai yang Banjarbaru, bukan sebagai kota seperti kota-kota lainnya. Keunikan Banjarbaru adalah kota yang selama ini (sejauh pengamatan saya) bisa menerima dan saling berinteraksi satu sama lain yang awalnya berbeda. Konsep saling hormati-menghormati dan Berbhineka Tunggal Ika sudah tumbuh di Banjarbaru sejak lama. Para pecinta musik reggae ada di Banjarbaru, Pecinta Musik Punk ada di Banjarbaru, Pecinta sastra ada di Banjarbaru, Pecinta Motor Gede ada di Banjarbaru, Pecinta Layang-layang ada di Banjarbaru, bahkan kemajemukan beragama pun asoi geboy di Banjarbaru dan lain sebagainya. Selama ini, mereka tetap eksis dan berkembang di kota Banjarbaru. Bukankah itu suatu keunikan yang tidak terjadi disemua daerah?

Melalui konsep Pluralitas di atas, saya pribadi salut ketika melihat jadwal Pelaksanaan Pekan Budaya Banjarbaru yang rencananya akan berlangsung sejak 12 Agustus-18 Agustus 2009 (libur 14-15 Agustus 2009). Setidaknya, panita pelaksana di lapangan lebih memahami dengan baik kondisi Banjarbaru.

Sebagai penutup, saya tidak sedang menyalahkan sesiapun. Sebagai konsep pluralitas itu sendiri, saya tetap menerima naskah pidato walikota tersebut dengan baik. Toh, isinya memang baik. Saya menganggap perbedaan antara naskah pidato dan pelaksanaan di lapangan hanya soal pemaknaan kata ‘Daerah’ saja. Daerah yang mana, daerah yang seperti apa? Dan perbedaan itu sebagai bukti bahwa Kota Banjarbaru masih gagap dalam pemerian identitasnya.